Peraturan Daerah Dibutuhkan untuk Pelestarian Bahasa Jawa

MARKNEWS.ID,  Yogyakarta – Untuk melestarikan Bahasa Jawa dibutuhkan undang-undang berupa Peraturan Daerah atau Perda. Balai Bahasa Daerah Istimewa Yogyakarta menilai usaha pelestarian Bahasa Jawa di masyarakat tidak ada artinya tanpa perda.


Menurut Kepala Balai Bahasa Daerah Istimewa Yogyakarta Pardi Suratno meskipun kemajuan bahasa dan sastra Indonesia dinilai berhasil,  tetapi pembangunan itu memposisikan bahasa dan sastra Jawa termarginalkan.


“Komunikasi yang semakin nasional dan global mengubah  masyarakat semakin plural sehingga penguasaan bahasa Indonesia menjadi kebutuhan,” kata dia  dalam diskusi mengenai pelestarian bahasa Jawa di DPRD DI Yogyakarta Rabu, 20 Februari 2019.


Karena termarginalkan, kemampuan berbahasa lokal menjadi semakin sempit sehingga penggunaan  bahasa daerah berkurang. Bahkan dari sisi ekonomi, bahasa dan sastra Jawa mengalami posisi tawar yang semakin rendah sebagai dampak kehidupan yang semakin heterogen.


“Bahkan di bidang pengajaran, bahasa dan sastra Jawa mengalami kemunduran karena yang mempelajari bahasa Jawa belajar dari bahasa Indonesia,” ia menambahkan.


Akibatnya bahasa Jawa generasi masa kini merupakan bahasa Indonesia yang dijawakan. Ia memberi contoh penggunaan bahasa Jawa di Bandara Internasional Adisutjipto yang dinilai masih kaku.


Kondisi ini bagi Pardi membuat tantangan pelestarian bahasa Jawa semakin panjang dan berat apalagi kondisi di luar Jawa. Ia mengingatkan ungkapan yang menyatakan bahasa Jawa tidak akan hilang selagi masih ada orang Jawa tidak berdasarkan kenyataan di lapangan.

Perlu regulasi agar pelestarian dan pengembangan bahasa Jawa dapat berjalan dengan baik. Peran pemerintah dan terobosan baru akan menjadikan bahasa dan sastra Jawa semakin memadai dalam kehidupan sehari-hari.


Dorongan penggunaan Bahasa Jawa dengan menciptakan gerakan berbahasa dan menggunakan busana Jawa memang berdampak positif tapi kurang nendang. Diperlukan peningkatan kemahiran berbahasa Jawa bagi pegawai pemerintah terutama pejabat publik.


Bahkan lebih jauh ia menginginkan pemakaian bahasa Jawa dalam rapat, pertemuan di kampung, masjid, komunitas dan lainnya. Semua itu  memerlukan payung hukum berupa  peraturan daerah.


Pakar bahasa Jawa dari Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta  Sri Ratna Saktimulya menambahkan porsi pelajaran bahasa Jawa pada pendidikan formal sangat minim. Selain itu, pelajaran bahasa Jawa dianggap sulit dan membosankan.  Akibatnya proses belajar-mengajar tidak maksimal.


“Sejumlah program pemerintah untuk melestarikan bahasa Jawa cukup baik tetapi perlu peningkatan. Misalnya menumbuhkan rasa bangga menggunakan bahasa, aksara Jawa,” kata dia.

MS

Tinggalkan komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Harus diisi *

0 komentar