Pengadilan Anak, Hakim Tanpa Jubah


MARKNEWS.ID, Yogyakarta – Tidak ada hakim, jaksa dan pengacara yang memakai jubah atau toga di pengadilan anak. Kesan sangar di ruang pengadilan hilang jika ada kasus yang melibatkan anak.

Di Kantor Pengadilan Negeri Sleman ada satu bangunan khusus digunakan untuk pengadilan anak. Ruang tahananpun dibuat menjadi ruang tunggu. Di lantai atas juga ada ruangan-ruangan nyaman untuk mediasi dan ruang pengacara.

“Peradilan umum untuk dewasa, peradilan anak punya ruangan khusus yang berbeda, tata caranya juga berbeda misalnya, hakim tidak pakai toga dalam bersidang,” kata Kepala Pengadilan Negeri Sleman Annas Mustaqim saat menerima kunjungan Deputi TKA Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA), Kamis 19 September 2019.


Kategori anak dalam sistem peradilan adalah yang berusia 12 tahun hingga sebelum 18 tahun. Di Indonesia hanya ada lima Pengadilan Anak. Yaitu  di pengadilan Negeri  Kupang, Cibinong, Sabat (Sumatera Barat), Manado dan Sleman (Daerah Istimewa Yogyakarta).


Ia mengatakan, sesuai undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), perlakuan dan tata cara persidangan anak berbeda. Ada beberapa hal yang membedakannya. Setidaknya ada tujuh hal dalam persidangan anak yang membedakan dengan persidangan umum.

Yaitu pertama, persidangan dilakukan secara tertutup. Kedua, hakim, penuntut umum, penasehat hukum terdakwa tidak memakai toga. Ketiga, sebelum sidang dibuka, hakim meminta pembimbing kemasyarakatan menyampaikan laporan hasil penelitian kemasyarakatan mengenai anak yang bersangkutan.

Lalu keempat, selama persidangan, terdakwa wajib didampingi orang tua atau wali, penasehat hukum dan pembimbing kemasyarakatan. Kelima, saat memeriksa saksi, hakim bisa meminta terdakwa keluar sidang. Namun orang tua atau wali, penasehat hukum dan pembimbing kemasyarakatan tetap hadir.



Keenam, dalam sidang terdakwa anak dan saksi korban anak bisa didampingi petugas pendamping atas izin majelis hakim. Ketujuh, putusan wajib diucapkan dalam sidang terbuka dan umum.

Menurut Annas, Pengadilan Negeri Sleman sudah memiliki persyaratan untuk persidang anak. Selain sudah memiliki ruang khusus,  juga punya enam hakim yang ada sudah mengantongi sertifikasi hakim anak.

“Bulan ini Pengadilan Negeri Sleman menangani enam kasus dengan terdakwa anak, salah satunya dugaan kasus penganiayaan,” kata dia.

Kepala Bagian Perencanaan dan Data Deputi TKA Kementerian PPPA Ambarwati mengatakan, keberadaan pengadilan anak sangat penting. Hal ini bagian dari amanat UU 23 tentang Hak Anak.  

“Ada 21 hak anak yang harus dipenuhi termasuk saat terjerat hukum,” kata dia.

Menurut dia, tata cara interogasi atau mengadili anak, berbeda dengan mengadili orang dewasa. Pengadilan anak didesain agar di kemudian hari, si anak tidak mengalami gangguan psikologis.


Menurut dia, keberadaan pengadilan anak ini menguatkan Sleman sebagai kabupaten layak anak dengan kategori Nidya. Di Indonesia hanya ada 23 kabupaten/kota layak anak kategori Nidya, salah satunya Kabupaten  Sleman.

FULL

Tinggalkan komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Harus diisi *

0 komentar