Pemuda Pancasila DIY Haram Minta “Jatah Preman”

Ketua MPW Pemuda Pancasila  DIY Faried Jayen Soepardjan.

MARKNEWS.ID, Yogyakarta – Majelis Pimpinan Wilayah Pemuda Pancasila (MPW PP) DIY melarang bahkan mengharamkan anggotanya untuk meminta THR (tunjangan hari raya) kepada pejabat maupun pengusaha. Pemuda Pancasila 

membuka diri menjalin kerjasama yang baik dengan para pelaku usaha.

Organisasi kepemudaan ini menegaskan kepada seluruh kadernya menjauhi tindakan tidak terpuji. Contohnya dengan cara meminta “jatah preman” dengan alasan apapun. 

“Dilarang melakukan pungutan-pungutan liar kepada siapapun baik kepada masyarakat umum, instansi pemerintah maupun instansi swasta dengan alasan untuk TR,” terang Sekretaris Jenderal Majelis Pimpinan Nasional (MPN) Pemuda Pancasila, Arif Rahman, dikutip dari surat edaran MPN, Jumat 16 Mei 2020.

Larangan tersebut ditegaskan kembali  oleh Ketua MPW Pemuda Pancasila  DIY Faried Jayen Soepardjan. Surat edaran yang dimaksud adalah Edaran (SE) oleh Majelis Pimpinan Nasional PP dengan nomor 042.B1/MPN-PP/PP/V/2020 tertanggal 14 Mei 2020. Isi surat tersebut memberikan peringatan keras kepada para kadernya di seluruh daerah untuk tidak melakukan aksi ilegal melalui pemungutan liar dengan dalih meminta THR kepada siapapun.

Sebagai konsekuensi bagi yang melanggar larangan tersebut, akan dijatuhi sanksi tegas terhadap jenjang kepengurusan organisasi.

Menindaklanjuti SE MPN Pemuda Pancasila tersebut, Faried Soepardjan menginstruksikan kepada seluruh kader di DIY agar mentaatinya. Semua jenjang kepengurusan Pemuda Pancasila DIY baik MPC (tingkat Kabupaten/Kota) hingga tingkat basis agar tidak main-main dengan larangan tersebut.  Karena hal itu menyangkut citra dan identitas organisasi. 

“Menghimbau dan menginstruksikan sampai basis dan seluruh kader PP DIY menaati surat edaran tersebut,” kata Faried Jayen, Sabtu 16 Mei 2020.

Pemuda Pancasila DIY, menurut dia, menempatkan masyarakat termasuk para pelaku usaha dan instansi pemerintah bukanlah sebagai obyek. Namun merupakan mitra yang tidak terpisahkan dalam konteks membangun dan menjaga kondusifitas DIY. 

“Pemuda Pancasila  DIY adalah “kawan” masyarakat termasuk semua para pelaku usaha,” kata Faried Jayen.

Ia pun meminta kerjasamanya kepada para pelaku usaha termasuk pihak-pihak yang tengah mengerjakan proyek-proyek infrastruktur untuk tidak segan-segan melaporkan kepada aparat hukum, jika ada oknum Pemuda Pancasila yang melakukan pemungutan liar.

“Kami minta untuk tidak segan-segan melaporkan kepada polisi apabila ada oknum-oknum baik perorangan maupun kelompok yang meminta jatah preman atau apapun bentuknya,” tegas Faried Jayen.

Ia menambahkan, secara organisasi Pemuda Pancasila DIY tidak pernah mengeluarkan  perintah meminta pungutan ilegal kepada siapapun termasuk kepada para pelaku usaha di DIY. Justru sebaliknya, PP DIY membuka peluang bermitra ataupun kerjasama dengan masyarakat, pemerintah termasuk kepada semua pelaku usaha.

Terbangunnya relasi sosial yang baik antara Pemuda Pancasila DIY dengan masyarakat dan para pelaku usaha sudah berjalan lama. Bahkan, beberapa kali dilaksanakan kegiatan bakti sosial yang sempat menjadi viral di media sosial. Baik itu pembagian masker, makanan dan minuman takjil serta bagi-bagi rezeki berupa pembagian uang puluhan juta di Sleman, Kota Yogyakarta dan Kulonprogo. Bahkan niat untuk terus berbagi kebaikan sosial ini akan masih dilanjutkan.

“Akan terus berbagi,” seperti tulisan dalam poster yang saat ini beredar di media sosial, dengan gambar perempuan bermasker yang tidak lain adalah Ketua Badan Pengusaha Pemuda Pancasila DIY, Yuni Astuti.

Ia menambahkan, selain larangan melakukan pungutan liar, MPN PP juga menghimbau kepada seluruh jenjang kepengurusan Pemuda Pancasila untuk menyiapkan sumber daya manusia dalam membantu penyaluran logistik kepada masyarakat di tengah pandemi covid-19. Himbauan yang sama agar menjaga kesehatan diri dan keluarga, memperkuat imun tubuh dengan mengkonsumsi vitamin, atau ramuan herbal setiap harinya, menggunakan masker, mencuci tangan dan melakukan tindakan-tindakan yang sesuai dengan protokol kesehatan. 

FULL

Tinggalkan komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Harus diisi *

0 komentar