MENYERIUSI EVALUASI KABINET

Oleh : Hifdzil Alim, SH., MH., Direktur HICON


Terlepas dari siapa pemenang dalam Pilpres 2019 ini, evaluasi kabinet pemerintahan harus diseriusi. Kerasnya gesekan politik pada dua tahun belakangan menjadi urgensi persiapan kabinet yang kokoh untuk menjalankan kerja-kerja pembangunan tanpa gangguan politik yang distortif bagi kebijakan.


Bahwa kemudian arah kemenangan paslon 01 semakin jelas seiring perhitungan KPU, maka urgensi penyeriusan agenda evaluasi kabinet menjadi semakin tinggi. Pertama, pemerintahan Joko Widodo memiliki peta jalan pembangunan jangka panjang yang tertata. Hal tersebut membutuhkan rangkaian kebijakan yang mantap, dengan pimpinan kelembagaan yang kapabel.


Kedua, pemerintahan Joko Widodo ke depan relatif lebih legitimated dan clear secara politik karena ini adalah periode keduanya. Dengan ini, seharusnya Presiden terpilih memiliki infrastruktur yang lebih kokoh, independen dari tarikan politik kepentingan, dan akan lebih idealis dalam menatakelola negara di bawah kepemimpinannya.


Ketiga, banyak “Pe-er” yang harus dikerjakan pemerintah ke depan. Setelah periode pertama pemerintah meletakkan dasar pembangunan nasional (infrastruktur), maka target selanjutnya adalah peningkatan kesejahteraan nasional.

Sebagaimana pernah diserukan Presiden, sumber daya manusia adalah hal yang diakselerasi setelah dasar (infrastruktur) dilakukan.


Dalam tiga indikator besar, evaluasi kabinet perlu dirancang. HICON Law & Policy Strategies akan memulai agenda persiapan rancangan komprehensif pada:

1) Indikator kinerja kelembagaan kementerian;

2) Indikator transparansi dan akuntabilitas kementerian (termasuk dalam program- kebijakannya; dan

3) Indikator efektivitas program-kebijakan kementerian.

Demi kepentingan pencapaian kebijakan yang akseleratif, ketiga hal di atas perlu dipertimbangkan. Pendekatan politik dalam formulasi kabinet tentu menjadi salah satu komponen terikat.

Namun, kedewasaan pemerintah dalam mengejar prioritas kerjanya membutuhkan formasi kabinet yang benar-benar bisa membawa perubahan. Visi-misi besar pemimpin terpilih harus bisa di-deliver dan didelegasikan ke kabinetnya untuk fokus dikerjakan masing-masing sektornya.

HICON memahami bahwa penentuan komposisi kabinet tidak bisa lepas dari kepentingan partai politik. Partai pendukung Joko Widodo-Ma’ruf Amin tentu menginginkan kekuasaan. Sebuah hal yang lazim dalam dunia politik praktis.


Meski demikian, HICON memandang ada beberapa hal yang mesti diperhatikan. Momentum kepentingan partai politik tidak bisa kemudian mengalahkan kepentingan masyarakat secara luas. Pada sisi lain, Joko Widodo sebenarnya mempunyai “kemerdekaan” untuk menentukan kabinet.

Pada periode kedua kepemimpinannya, Joko Widodo mempunyai posisi lebih kuat. Ia tidak bisa lagi menjabat periode selanjutnya. Jika merujuk pada posisi ini, Joko Widodo diharapkan lebih mampu memperhatikan komposisi kabinet yang profesional, transparan, dan tidak koruptif. Tidak lagi tersandera oleh kepentingan-kepentingan jangka pendek.


Beberapa isu sensitif dan menjadi pertimbangan untuk penentuan kabinet di antaranya adalah kerusakan lingkungan, hak asasi manusia, korupsi, dan rekonsiliasi nasional. HICON melihat kabinet mendatang harus mementingkan dua hal dalam satu paket, yaitu profesionalitas dan kapabilitas politik dari figur calon menteri.

Tinggalkan komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Harus diisi *

0 komentar