Masa Pandemik Corona, KKN UNY Digelar Secara Daring 

MARKNEWS.ID, Yogyakarta – Di masa pandemik Covid-19, mahasiswa yang harus ikut Kuliah Kerja Nyata (KKN) tetap harus memenuhi kewajiban ini. Maka, seperti Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) juga melaksanakan KKN, namun secara daring (dalam jaringan).

Para mahasiswa yang biasanya KKN langsung di daerah selama satu setengah bulan, karena secara daring situasinya menjadi enam bulan. Pelepasan 4397 mahasiswa KKN UNY dilakukan oleh Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT) Abdul Halim Iskandar, Sabtu, 27 Juni 2020.

Menurut Rektor UNY Prof. Sutrisna Wibawa, para mahasiswa KKN kali ini sebanyak 4397 mahasiswa yang berada di daerah masing-masing di seluruh Indonesia. 

“Yang paling banyak ada di Daerah Istimewa Yogyakarta yaitu 1.902 mahasiswa,” kata Sutrisna Wibawa, Sabtu, 27 Juni 2020.

Jumlah itu diikuti oleh mahasiswa KKN di Jawa Tengah 1.445 mahasiswa, Jawa Timur 267 mahasiswa, Jawa Barat 160 mahasiswa, Lampung 84 mahasiswa dan Sumatera Selatan 71 mahasiswa. KKN ini juga melibatkan 108 dosen dengan pembimbingan model daring. Para peserta KKN berada di daerah masing-masing baik secara individu maupun kelompok selama satu semester.

Pelepasan KKN secara daring ditandai secara simbolis dengan penyerahan buku dan masker kepada 4 orang wakil mahasiswa yaitu Niken Mustika Rini dan Dodi Kurniawan perwakilan mahasiswa KKN serta Awang Nakulanang dan Syifa Al Kautsar perwakilan mahasiswa praktik kependidikan.  Pelepasan dilaksanakan di Auditorium UNY pada Sabtu, 27 Juni 2020.

Sutrisna menyatakan, saat ini orientasi universitas berorientasi ke desa. Dulunya memang berorientasi ke industri. Tapi kini justru berorientasi ke pembangunan desa.

KKN secara daring ini diisi antara lain segala pembelajaran dilakukan misalnya dengan visual dan suara. Seperti film kampanye kebersihan, animasi dan lain-lain.

Selain melepas KKN mahasiswa, juga digelar penandatanganan nota kesepahaman dengan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi. Dalam nota kesepahaman ini kedua belah pihak bersepakat untuk untuk melakukan kerja sama antara pemerintah dan perguruan tinggi dalam upaya pelaksanaan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat serta penataan dan pengembangan kebijakan serta program pemberdayaan masyarakat. 

Tujuannya untuk mendukung percepatan pembangunan desa, daerah tertinggal, dan kawasan transmigrasi. Ruang lingkup Kesepahaman Bersama ini meliputi pengembangan kegiatan pendidikan, penelitian, pelatihan dan pengembangan kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian. Lalu perumusan konsep dan model kebijakan, pengembangan fasilitas inovasi teknologi, pengendalian fasilitas kinerja kebijakan dan program pembangunan serta pemberdayaan masyarakat,  serta pengembangan aksesibilitas peningkatan kapasitas bagi sivitas akademika dan stakeholder yang bekerja untuk pembangunan dan pemberdayaan. 

Menteri Desa PDTT Abdul Halim Iskandar ingin mengintensifkan sinergitas antara Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi dengan perguruan tinggi yang sekarang menjadi sangat strategis dengan adanya Kampus Merdeka Project Desa. 

“Saya ingin agar regulasi yang akan digulirkan Kementerian Desa yang bersentuhan dengan desa, benar-benar memiliki kearifan lokal” kata Abdul Halim Iskandar. 

Karena harus mempertemukan dua kepentingan yaitu bagaimana desa memiliki kemandirian dengan suplemen dana desa, namun di sisi lain sumber daya yang ada di desa masih sangat bervariasi, lanjutnya. Untuk itu sekarang sedang mempersiapkan Peraturan Menteri Desa Skala Prioritas Penggunaan Dana Desa 2021 yang dapat mengakomodasi dua kepentingan tersebut. Di sinilah peran perguruan tinggi yang diharapkan yaitu melalui kegiatan kemahasiswaan seperti KKN Tematik dan turun langsungnya para ahli atau pakar langsung ke desa, dimana para dosen langsung memberikan pendampingan ke desa. 

Rektor UNY Prof. Sutrisna Wibawa mengatakan ada dua kegiatan dalam rangka Kampus Merdeka dan realisasi kerjasama antara Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan Kementerian Desa PDTT serta dengan universitas yang melaksanakan perpanjangan nota kesepahaman. 

“Kampus merdeka untuk desa adalah realisasi dari kerjasama yang telah kami sampaikan sekaligus instruksi dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang kurikulum merdeka belajar” kata Sutrisna Wibawa. 

Dalam kesempatan ini Menteri Desa PDTT juga menandatangani nota kesepahaman dengan beberapa perguruan tinggi di DIY, yaitu Universitas Gadjah Mada, Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa Yogyakarta, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta, Universitas Nahdlatul Ulama Yogyakarta dan Institut Teknologi Yogyakarta.

FULL

Tinggalkan komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Harus diisi *

0 komentar