Komisi A DPRD DIY Dorong Perdes Mitigasi Bencana


MARKNEWS.ID, Yogyakarta – Musim kemarau panjang tahun ini membawa dampak kekeringan di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), terutama di kabupaten Kulon Progo, Gunung Kidul, dan sebagian Sleman. Mengantisipasi bencana kekeringan  di masa mendatang, Komisi A DPRD DIY mendorong terbitnya Perdes (Peraturan Desa) tentang Mitigasi Bencana.

“Perdes diperlukan terutama untuk memberikan payung hukum untuk pengalokasian dana desa terhadap bencana yang terjadi. Ini selaras dengan komitmen pembangunan yang didesain Pemda DIY yang berbasis mitigasi bencana,” tutur Ketua Komisi A DPRD DIY dari Fraksi PDI Perjuangan, Eko Suwanto, Senin, 28 Oktober 2019.

Eko Suwanto menambahkanpenggunaan dana desa tak hanya untuk pembangunan infrastruktur dan kesejahteraan masyarakat, namun bisa juga untuk penanggulangan bencana.
Keberadaan Perdes juga akan mempermudah bagi aparat di tiap-tiap desa untuk mengatasi bencana dan peningkatan kemampuan sumber daya manusia yang ada.


Perdes diyakini akan mempermudah koordinasi maupun konsolidasi di DIY secara keseluruhan dalam menanggulangi bencana. Termasuk kekeringan seperti yang terjadi saat ini.

“Komisi A DPRD DIY juga merekomendasikan kepada pemda untuk lebih mengintensifkan koordinasi dan konsolidasi di tingkat DIY, kabupaten kota, maupun desa tentang penanggulangan bencana khususnya mengatasi bencana kekeringan,” kata Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Yogyakarta ini.

Ia pun memaparkan, dalam peninjauan ke Kulon Progo yang diikuti pimpinan dan delapan anggota Komisi A, selain menyalurkan bantuan air bersih sebanyak 20.000 liter. Rombongan yang diikuti pula oleh BPBD DIY, Satpol PP, dan Dinas Sosial, juga memperoleh banyak masukan dari masyarakat seputar bencana kekeringan tahun ini.

Dari berbagai masukan dan hasil peninjauan secara langsung, tadi ada harapan masyarakat agar Pemda membangun bak tampungan air yang bersifat permanen. Maka Komisi A juga merekomendasikan pembuatan bak penampungan air bersih secara permanen.

“Selama ini hanya ada bak penampungan yang bersifat sementara. Karena itu, untuk anggaran 2020 kami merekomendasikan pembangunan fasilitas empat bak penampungan air secara permanen,” tutur Eko Suwanto.

Komisi A juga mendorong masyarakat untuk mencintai lingkungan. Antara lain tidak menebang pohon sembarangan, menghemat penggunaan air, selain meminimalisir alih fungsi lahan dari fungsi pertanian ke fungsi yang lain. Komisi ini juga merekomendasikan berdirinya sekber relawan penanggulangan bencana untuk mempermudah koordinasi.

Wakil Ketua Komisi A, Suwardi dari Partai Golkar menambahkan, untuk bantuan air bersih  hingga saat ini tersedia 1.500 tangki dan sudah disalurkan 1.200 tangki. Untuk sisanya, atau 300 tangki lagi akan segera disalurkan ke desa yang belum menerima.

“Kami kira jumlah itu cukup mengingat kemarau tinggal sebentar lagi sesuai Prakiraan BMKG,” kata dia.

Pembangunan fasilitas bak penampungan permanen, lanjut Suwardi, memang sangat diperlukan mengingat kondisi geografis yang tak memungkinkan tangki pengangkut air bersih sampai ke titik akhir yang membutuhkan air bersih.

Sekretaris Komisi A, Retno Sudiyanti menegaskan, pentingnya membangun berbagai fasilitas tersebut serta akses jalan sehingga akan memudahkan bagi penyaluran bantuan air bersih di masa mendatang.

“Kami juga sangat mendorong penerbitan Perdes yang memang sangat diperlukan sebagai payung hukum,” papar politisi Gerindra itu.

FULL

Tinggalkan komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Harus diisi *

0 komentar