Ketua DPRD DIY:  Perlu Kebijakan Strategis Hadapi Pandemi Covid-19

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)  DIY Nuryadi

Marknews.id, Yogyakarta-Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)  DIY Nuryadi menyatakan perlunya strategi menghadapi pandemi covid-19 yang berkepanjangan ini. Pemerintah DIY bersama seluruh stakeholder harus berusaha untuk mencari solusi strategis dalam memberikan pelayanan terbaik bagi warga.

Memang tidak bisa disangkal bagaimana sulitnya pelayanan  kesehatan  bagi pasien akibat rumah sakit yang kesulitan untuk memberikan tempat perawatan. Belum lagi  krisis oksigen yang menjadi hal penting dalam layanan kesehatan para pasien covid 19.

“Semua sektor yang ada harus piawai dalam mengendalikan kinerja, ibarat mengendalikan mobil, harus paham betul kapan harus menginjak gas dan menginjak rem dan bahkan juga harus paham berapa kecepatan yang harus diambil dalam sebuah situasi, yang  saat ini menghadapi situasi pandemi,” kata Nuryadi, Ahad, 8 Agustus 2021.

Ia menyebut sudah hampir dua tahun ini  pandemi  menerjang di berbagai sektor kehidupan.  Hampir semua sektor mengalami kontraksi yang luar biasa. Baik sektor kesehatan, ekonomi, sosial budaya, pendidikan  dan berbagai sektor lainnya.  Hal tersebut  juga dialami di berbagai belahan dunia lainnya . 

Daerah Istimewa Yogyakarta, menjadi daerah dengan jumlah terdampak yang cukup signifikan. Bahkan sempat masuk dalam peringkat dua nasional. Dari data yang muncul per 7 Agustus 2021 ada penambahan kasus terkonfirmasi Covid-19  di DIY sebanyak 1.378 kasus, sehingga total kasus terkonfirmasi menjadi  128.487 kasus. Jumlah kasus yang ada masih masuk dalam hitungan tinggi , bahkan masih berada dalam level 4 dalam standar penanganan covid secara nasional.

Dia juga mengemukakan bahwa DPRD DIY dalam kapasitasnya melakukan berbagai hal yang bisa dilakukan di antaranya ialah melakukan kompromi politik yang  berkisar bagaimana politik anggaran mampu mendukung upaya pelayanan. Pelayanan harus dilakukan oleh pihak eksekutif, refocusing anggaran yang menjadi tulang punggung bagi pelaksanaan kegiatan juga dilakukan oleh pihak eksekutif sebagai bagian kompromi politiknya. Selain itu sektor ekonomi yang menjadi hajat hidup warga  Yogyakarta juga harus dikompromikan melalui berbagai kebijakan  yang diambil  dalam berbagai bentuk bantuan bagi warga terdampak.

Menurut Nuryadi, kompromi politik dan ekonomi yang dibangun harus diikuti oleh kebijakan strategis, maka jika tidak hal tersebut hanya  akan menjadi sebatas wacana  diatas kertas belaka yang tidak menyelesaikan masalah. Bahkan akan menggerus kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, karena hanya mampu berkata-kata tanpa melakukan tindakan nyata guna menyelesaikan masalah yang ada.

“Kebijakan strategis yang diambil pemerintah daerah diakui memang harus dilakukan percepatan, indikasi masih  kecilnya serapan anggaran, yakni di bawah 50 persen dalam anggaran yang disediakan  mengindikasikan belum maksimalnya kebijakan strategis yang  dilakukan, dan hal ini sebatas kewenangan dewan akan kita lakukan pengawasan dan evaluasi. Sehingga kinerja pemerintah daerah dengan kebijakan strategisnya akan terasa langsung bagi masyarakat. Komunikasi pusat dan daerah juga tampaknya harus digenjot lagi, kekurangan vaksin harus disikapi dengan  komunikasi intensif antara pusat dan daerah, mengingat  vaksinasi merupakan sebuah upaya penting yang saat ini menjadi kebutuhan  warga dalam menghadapi pandemi. Kita akan melihat upaya strategis pemerintah daerah dalam menghadapi  persoalan vaksin ini,” kata politikus PDI Perjuangan ini.

Nuryadi memaparkan, dengan kebijakan strategis yang harus diangkat dalam menghadapi  krisis ini  pada dasarnya kebijakan strategis tidak melulu harus hadir dari pemerintah semata.  Tetapi kebijakan strategis juga bisa muncul dari kalangan masyarakat bawah, misalnya melakukan kegiatan gotong royong yang membantu warga yang terpapar, kegiatan para relawan  dari berbagai unsur yang mengambil  posisi penting ditengah masyarakat untuk membantu semua hal yang dibutuhkan.

“Kebijakan strategis menghadapi pandemi ini juga bisa menjadi agenda program kerja partai politik, para pengusaha, bahkan dari pihak TNI serta Polri. Sehingga persoalan yang muncul menjadi bagian dari sebuah tanggung jawab semua elemen masyarakat. Pemerintah sebagai regulator juga harus mampu memainkan  kebijakan strategis yang telah diambil oleh berbagai elemen masyarakat ini dengan benar benar mensupport secara penuh.  Sebagai contoh adalah upaya vaksinasi massal bagi masyarakat, maka sebaiknya pemerintah  daerah berusaha untuk menyediakan bahan bakunya yaitu vaksinnya di mana hal ini merupakan kewenangan pemda yang merupakan kepanjangan tangan pemerintah pusat.

“Dengan demikian maka upaya kebijakan strategis yang diambil oleh berbagai elemen masyarakat akan menjadi optimal dan berdaya guna, termasuk dalam hal bantuan sosial. Oleh karena itu pemerintah harus mampu menyadari peran pentingnya dalam usaha membangun kebijakan strategis secara menyeluruh.

“Oleh karena itu dibutuhkan gerak cepat pemerintah dalam berbagai kebijakan yang dikeluarkan guna melancarkan kebijakan strategis,” kata Nuryadi.

 

FULL

Tinggalkan komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Harus diisi *

0 komentar