Jelang Dana Kelurahan Cair, Ada Lurah Sakit Gegara Pikiran

MARKNEWS.ID, Yogyakarta – Banyak lurah yang kepikiran karena akan turun dana kelurahan. Bahkan ada lurah yang sakit gara-gara memikirkan dana ratusan juta yang akan dialokasikan untuk kelurahannya.

Dana kelurahan menjadi berkah bagi warga. Tetapi menjadi beban pikir para lurah. Sebab, penggunaan hingga pelaporan keuangan juga diatur semuanya. Beban para lurah yang pegawai negeri sipil ini bertambah seiring dengan akan cairnya dana itu.


“Karena ini berasal dari APBN, pandangan mata banyak pihak tertuju ke Dana Kelurahan. Ada Lurah yang sakit karena menggalih (memikirkan) sangat dalam,” kata  Dian Wulandari, Lurah Pakuncen, Kecamatan Wirobrajan, Yogyakarta saat Rapat Kerja DPD RI bersama Pemerintah Kota  Yogyakarta tentang Dana Bantuan Kelurahan, di Kantor Dewan Perwakilan Daerah RI  Yogyakarta Selasa, 5 Maret 2019.


Rapat yang diinisiatori oleh anggota Komite IV DPD RI H Cholid Mahmud MT ini dihadiri para camat, lurah se-Kota Yogyakarta serta dinas-dinas terkait di lingkungan Pemkot Yogyakarta.

Dian kemudian menyatakan kemungkinan juga faktor cuaca lurah itu sakit. Tapi memang dengan adanya dana kelurahan itu menjadi beban pikiran tersendiri.


Pada rapat itu  para lurah mengeluarkan uneg-uneg. Semuanya kompak menyatakan Dana Kelurahan menjadi beban psikologis. Kegiatan belum berjalan, saat ini kelurahan sudah banyak menerima company profile perusahaan-perusahaan yang berlomba-lomba ingin melaksanakan pekerjaan fisik bersumber dari dana tersebut.


Beban ini menambah  pikiran para lurah harus ekstra hati-hati karena menyangkut pertanggungjawaban serta kariernya sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN). Mereka memikirkan konsekuensi penggunaan dana itu. Jika tidak habis atau habis dana itu apa yang mereka akan tanggung. Itu menjadi beban pikiran bagi para lurah.

Apalagi, jumlah personel di kelurahan sangat terbatas. Yaitu  hanya lima orang pegawai dan selama ini sudah menangani administrasi dana APBD, juga  dana LPMK dan kampung.

Cholid Mahmud akan menyampaikan semua permasalahan tersebut ke forum rapat kerja dengan pemerintah pusat serta DPR RI. Tujuannya agar petunjuk teknis Dana Kelurahan segera turun sebagai pedoman bagi para lurah melaksanakan tugas mereka.

“Kami berharap petunjuk dan teknis  selesai sebelum dana dicairkan,” kata dia.


Mengenai ketakutan dan beban psikologis para lurah di Kota Yogyakarta, Cholid mengaku dulu Dana Desa pada awalnya juga seperti itu. Namun  setelah berjalan justru minta anggaran dinaikkan.

“Seperti orang akan menikah deg-degan, setelah berjalan kok nggak dari dulu ya,” kata dia sambil  bercanda.


Sebagai anggota DPD RI dari Daerah Istimewa Yogyakarta dia akan melakukan pencermatan. Sebenarnya Dana Bantuan Kelurahan total Rp 3 triliun itu dicuplik dari Dana Desa.

“Dari APBN 2019 dialokasikan Dana Alokasi Umum (DAU) tambahan sebesar Rp 3 triliun. Masuknya ke APBD,” ia menambahkan.


Soal keterbatasan personel di kelurahan, menurut dia, sudah ditindaklanjuti dengan penambahan satu orang personel dari kecamatan. Dijadwalkan awal April semua persiapan terkait administrasi selesai sehingga Dana Kelurahan bisa dicairkan tahap awal 50 persen.

Dana Kelurahan yang yang akan dicairkan berbeda-beda.  Jika kelurahan itu dinilai maju mendapat dana Rp 352 juta. Jika kelurahan itu sudah lumayan bagus akan mendapatkan Rp 370 an juta. Jika kelurahan itu masih tertinggal akan mendapatkan dana sebesar Rp 380 an juta.


Dengan turunnya petunjuk teknis  diharapkan para lurah tidak perlu berpikir aturan mana yang akan dipakai.
Dana Kelurahan tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Kecamatan. Dana ini digunakan untuk mendanai kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan kegiatan pemberdayaan masyarakat sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan.


Pencairan tahap pertama 50 persen paling cepat Januari dan paling lambat minggu kedua Mei 2019. Tahap kedua 50 persen paling cepat Maret dan paling lambat Agustus 2019.

Penggunaannya meliputi pembangunan sarana dan prasarana kelurahan, pemberdayaan masyarakat untuk peningkatan kualitas hidup, peningkatan kesejahteraan dan penanggulangan kemiskinan serta peningkatan pelayanan publik di tingkat kelurahan.

Tinggalkan komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Harus diisi *

0 komentar