Forkom KBIH Cemaskan Zonasi Jamaah Haji

Dari kiri, Ahmad Luthfi, Suwardi dan Suwandi

MARKNEWS.ID,  YOGYAKARTA – Forum Komunikasi Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH) Yogyakarta mencemaskan kebijakan zonasi kelompok terbang (kloter) jamaah haji. Zonasi berdasarkan data administrasi per kecamatan ini, dikhawatirkan akan mengganggu pelayanan dan kenyamanan jamaah.


Ketua Forkom KBIH Yogyakarta, H Suwardi menjelaskan, kebijakan zonasi kloter jamaah haji ini, bermula dari keluarnya Surat keputusan Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) No 131 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengisian Kelompok Terbang Berbasis Zonasi/Wilayah. Dalam keputusan itu, ada diktum yang dikhawatirkan akan mereduksi peran KBIH yang sudah melakukan bimbingan sebanyak 15 kali pertemuan (minimal) kepada calon jamaah haji. Diktum tersebut, menyebutkan bahwa “Nominatif kloter disusun berdasarkan kabupaten/kota yang diurutkan per kecamatan sesuai kode pos dan nomor porsi dalam satu kode pos.


“Terus terang kami terkejut dengan keputusan ini. Itu dapat mengganggu kenyamanan dan pelayanan terhadap jamaah. Bisa jadi, mereka yang sebelumnya sudah saling mengenal dalam satu kelompok, akhirnya harus terpisah-pisah dalam kloter yang berbeda. Bahkan, satu keluarga, bisa saja tidak bisa bareng dalam berhaji, hanya karena beda domisili kecamatan,” kata Suwardi dalam  penjelasannya kepada awak media, di Yogyakarta, Senin (8/4/2019).


Hal yang lebih menyedihkan, menurutnya, KBIH selama ini sudah membantu para calon jamaah haji sedemikian rupa. Sehingga komposisi lansia, anak-anak, pria, wanita sudah diatur sedemikian rupa sehingga diharapkan selama pelaksanaan ibadah haji mereka dapat saling membantu. Hal ini, dengan sendirinya juga meringankan beban petugas haji yang disiapkan pemerintah.


“Coba bayangkan, dengan aturan ini, boleh jadi dalam satu kelompok akan didominasi lansia, atau anak-anak. Kan kasihan,” kata Suwardi didampingi Sekretaris Forkom KBIH DIY Suwandi DS dari KBIH Aisyiah dan pengurus lainnya Ahmad Luthfi.


Suwandi menambahkan, peran KBIH selama ini sangat besar dalam membantu calon jamaah haji. Selain bimbingan, mereka juga melakukan pendampingan sebelum, selama dan bahkan sesudah jamaah menyelesaikan ibadah haji di Tanah Suci.


Peran KBIH selama ini juga mendapat pengakuan dari pemerintah. Mereka diposisikan sebagai mitra pemerintah, khususnya dalam penyelenggaraan ibadah haji. Keberadaan KBIH juga diakui oleh undang-undang.  


“Lho jangan lupa, mayoritas jamaah juga mengikuti KBIH. Untuk DIY, jamaah haji yang mengikuti KBIH pertahun rata-rata mencapai 93 persen. Artinya, masyarakat sangat membutuhkan KBIH,” jelasnya.


Keberadaan KBIH, kata Suwandi juga legal dan diakui oleh undang-undang. Operasional mereka diatur dengan Keputusan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah. Dalam pasal 30 Bab 1 UU No 13 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji disebutkan bahwa, dalam rangka pembinaan ibadah haji, masyarakat dapat memberikan bimbingan Ibadah Haji, baik dilakukan secara perorangan maupun dengan membentuk kelompok bimbingan.


Kemudian dalam operasionalnya, KBIH diatur oleh Keputusan Dirjen PHU Nomor D/799 tahun 2013 tentang Pedomen Operasional Kelompok Bimbingan, yang dikuatkan dengan Keputusan Dirjen PHU nomor 59 tahun 2019 tentang Pedoman Operasional Kelompok Bimbingan.
“Dengan keluarnya keputusan baru ini, sama artinya Dirjen PHU melanggar keputusan mereka sendiri,” tandas Suwandi.


Terkait dengan hal ini, KBIH di DIY, kata Luthfi sudah mengadakan pertemuan pekan lalu. Mereka sepakat meminta kepada Dirjen PHU untuk menunda penerapan pengkolteran berbasis zonasi wilayah serta meminta keputusan ini dikaji lebih jauh. Selain itu, mereka juga meminta Kasi PHU Kemenag Kabupaten/Kota agar dalam pengkloteran berkoordinasi dengan KBIH.


Permintaan KBIH lainnya, adalah agar Dirjen PHU, Kabid PHU Kanwil Kemenag dan Kasi PHU memberikan jaminan, apabila keputusan tersebut diterapkan harus lebih baik dibandingkan penyusunan kloter berdasarkan usulan KBIH. Jika Dirjen PHU dan jajarannya tidak bersedia memberikan jaminan tertulis, maka Forkom KBIH DIY mendesak agar SK Dirjen No 131/2019 ditinjau kembali.


“Kami sudah bertekad bulat.  Bukan hanya DIY, Forkom KBIH Pusat juga bersikap sama,” kata Luthfi.


Suwandi menegaskan, surat keberatan sudah disampaikan ke Dirjen PHU. Pihaknya siap menempuh jalan lain termasuk mengadu ke Ombudsman apabila permintaan mereka tidak direspon oleh Dirjen PHU.


“Bahkan, kalaupun sampai ke pengadilan, kami siap melayani. Ini sangat mengkhawatirkan kami. Terutama dalam hal melayani para jamaah yang akan berangkat ke Tanah Suci. Kasihan, kalau mereka yang selama ini sudah dalam satu kelompok bimbingan haji, harus tercerai berai karena aturan yang bagi kami tidak jelas. Lebih mengkhawatirkan lagi, kalau masyarakat kemudian ragu-ragu bahkan enggan berangkat ke Tanah Suci karena tidak mendapatkan bimbingan dan pendampingan maksimal,” pungkasnya.

JON

Tinggalkan komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Harus diisi *

0 komentar