Danais Yogya Rp 1,3 Triliun untuk Kesejahteraan Rakyat


Maladi, Kepala Biro Tata Pemerintahan DIY. Eko Suwanto, Ketua Komisi A DPRD DIY dari Fraksi PDI Perjuangan. Beni Suharsono,Paniradya Pati DIY.

MARKNEWS.ID, Yogyakarta – Dana keistimewaan (danais) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) 2020 sebesar Rp 1,3 triliun.  Selain dapat danais, ada 46 kelurahan mendapatkan dana  kelurahan masing-masing mendapat Rp 350 juta. Dana kelurahan kini disebut bantuan pendanaan kelurahan. Ada 45 kelurahan di Kota Yogyakarta dan satu kelurahan di Kulon Progo yang mendapat dana ini.

Pengalokasian danais selama tujuh tahun ini dinilai belum sepenuhnya memenuhi tujuan pengaturan keistimewaan DIY sebagaimana termaktub dalam Pasal 5 UU Nomor 13/2012 tentang Keistimewaan DIY.

“Karena itu DPRD melalui Komisi A mendorong danais untuk mencapai tujuan pengaturan keistimewaan, salah satunya mewujudkan kesejahteraan masyarakat,” kata Ketua Komisi A DPRD DIY dari Fraksi PDI Perjuangan, Eko Suwanto, di sela Sosialisasi Perdais dan Konsolidasi Danais dan Dana Kelurahan, di Yogyakarta, Selasa, 3 Desember 2019.


Danais dari tahun ke tahun terus meningkat jumlahnya.  Di awal ada danais pada 2013 dana dialokasikan sebesar Rp 231 miliar. Lalu pada 2014 menjadi Rp 523,8 miliar. Pada 2015 juga naik menjadi Rp 547,4, pada 2016 menjadi Rp 547,45. Pada 2017 danais menjadi Rp 800 miliar, 2018 menjadi Rp 1 triliun. Pada 2019 danais menjadi Rp 1,2 triliun dan 2020 akan menjadi Rp 1,32 triliun.

Dari sisi angka, lanjut politisi PDI Perjuangan, itu dana keistimewaan memang cukup besar mencapai Rp 1,32 triliun pada 2020 nanti. Tapi dari agregat APBD gabungan antara tingkat I dan II yang mencapai Rp 16 triliun, angka danais itu perlu dimaksimalkan penggunaannya untuk tingkatkan kesejahteraan masyarakat.

“Kami harapkan, pengalokasian danais di masa datang lebih padat tenaga kerja. Harus melibatkan partisipasi masyarakat semaksimal mungkin sehingga nilai lebih danais bisa lebih dinikmati masyarakat. Danais juga dana kelurahan harus didesain untuk ciptakan lapangan kerja dan tingkatkan pendapatan masyarakat,” kata  Eko.

Secara keseluruhan progresnya membaik. Begitu pula serapannya juga makin sempurna. Jika serapan di tahun-tahun awal hanya 23,58 persen, pada 2018 kemarin realisasi Danais mencapai 96,28 persen dengan capaian kinerja 97,61 persen.

“Angka-angka itu menunjukkan adanya kemajuan dari sisi penyerapan anggaran. Tapi ke depan, masih ada pekerjaan rumah yang harus diselesaikan. Terutama menyangkut tata pemerintahan dan tatanan sosial yang menjamin bhinneka tunggal ika. Sesuai Pasal 5 UU 13/12 harus ada alokasi danais untuk wujudkan bhinneka tunggal ika di DIY agar tidak terulang kembali berbagai peristiwa intoleransi. Harus diakui hingga saat ini masih terlihat praktik intoleransi dan radikalisme di DIY,” kata Eko Suwanto yang juga menjabat Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Yogyakarta.

Intoleransi menjadi gangguan dan ancaman terhadap bhinneka tunggal ika. Maka diperlukan edukasi, program pemanfaatan danais, tentang tata pemerintahan dan tatanan sosial yang menjamin terwujudnya bhinneka tunggal ika.
Target penggunaan danais selanjutnya, menurut Eko, harus mampu mencapai tujuan pengaturan kesejahteraan dan ketenteraman masyarakat. Antara lain, dengan menurunkan angka kemiskinan yang saat ini masih di angka 11,7 persen, serta tingkat pengangguran terbuka sebesar 3,66 persen.

Paniradya Pati, Beni Suharsono, mengemukakan Pergub 131/2018 antara lain dimaksudkan untuk menguatkan kembali peran kelurahan/desa dan kecamatan bagi keistimewaan DIY.

“Karena itu perlu sinkronisasi pada aras perencanaan, pelaksanaan program, hingga aras kegiatan yang diharapkan bisa lebih membumi.” Kata Beni Suharsono

Kepala Biro Tata Pemerintahan DIY, Maladi, memaparkan tentang dana kelurahan. Untuk DIY yang dinilai sudah masuk kategori baik maka dana kelurahan pada 2020 nanti DIY hanya akan menerima Rp 350 juta per kelurahan per tahun. Sedangkan untuk dana desa menyesuaikan jumlah penduduk.

FULL

Tinggalkan komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Harus diisi *

0 komentar