Dana Bagi Hasil dari Pusat ke Daerah Dinilai Tidak Transparan


MARKNEWS.ID, Yogyakarta – Dana bagi hasil pajak dari pemerintah pusat ke daerah, termasuk ke Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dinilai tidak transparan. Saat Rapat Kerja Anggota Komite IV DPD RI, Cholid Mahmud dengan Pemerintah DIY dan Pemerintah Kabupaten/Kota se-DIY hal itu muncul.

“Daerah tidak mengetahui berapa sebenarnya bagi hasil pajak yang diperoleh. Provinsi maupun kabupaten/kota ya hanya menerima saja, tetapi bagian segitu itu dari seberapa tidak tahu,” kata  Cholid Mahmud, di kantor DPD RI Perwakilan DIY, Rabu, 7 Agustus 2019

Pemerintah pusat seharusnya transparan soal dana bagi hasil pajak ini. Pemerintah daerah tidak pernah diberitahu jumlah sesungguhnya yang seharusnya diterima.

“Harus terbuka. Ini kan duit negara. Tidak bisa disembunyikan,” kata dia.

Rapat kerja dalam Evaluasi Dana Transfer ke Daerah tahun Anggaran 2018 dan 2019 kali ini dihadiri perwakilan Pemerintah DIY. Yaitu Bappeda, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKA) dan Paniradya Keistimewaan. Sedangkan pemerintah kabupaten/ kota diwakili Bappeda serta Dinas Keuangan dan Aset Daerah.

“Kegiatan ini untuk mendapatkan  informasi dan evaluasi atas dana transfer daerah yang sudah maupun sedang berlangsung,” kata dia.

Selain itu, rapat  juga menjaring aspirasi terkait Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun Anggaran 2020 yang perlu mendapat perhatian anggota Komite IV DPD RI sebagai dasar untuk dibahas dan ditindaklanjuti dalam persiapan RAPBN 2020.

“Pertama, memastikan pemda melaksanakan tugasnya dalam pembangunan infrastruktur untuk meningkatkan akses dan kualitas layanan dasar publik di daerah,” kata Cholid.

Kedua, penguatan kebijakan DAK (Dana Alokasi Khusus) fisik afirmasi kepada daerah tertinggal, terdepan dan terluar (3T) untuk mengejar ketertinggalan kuantitas dan kualitas layanan publik terutama infrastruktur konektivitas.

Ketiga,memperkuat pengalokasian DAK nonfisik berbasis kinerja, terutama bidang pendidikan dan kesehatan. Keempat, peningkatan DID (Dana Insentif Daerah) untuk memacu kinerja pemda. Kelima, penguatan Dana Desa dan pengawasannya. Dana transfer terkecil adalah dana hasil bumi dan alam, karena DIY tidak memiliki hasil alam yang besar seperti  provinsi lain.

Juknis (petunjuk teknis) dalam penggunaan anggara. dari pusat turun terlambat sehingga tercipta masalah klasik. Contohnya ada proyek dengan pagu anggaran dari pemerintah pusat misalnya Rp 100 miliar, ternyata saat lelang kontraktor menawar lebih murah Rp 80 miliar.

“Ini jadi masalah. Pada satu sisi sebenarnya itu efisiensi tetapi di sisi lain dianggap kinerja pemda kurang bagus karena tidak mampu menghabiskan anggaran,” ujarnya.

Untuk konteks DIY, sudah ada apresiasi kepada OPD (Organisasi Perangkat Daerah) yang bisa melakukan efisiensi. Sementara pada sistem keuangan pemerintah pusat hal seperti itu tidak ada.
“Daerah yang tidak mampu menghabiskan anggaran justru dianggap prestasinya kurang bagus. Ini yang tidak bisa diterima oleh logika publik,” kata dia.

Tinggalkan komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Harus diisi *

0 komentar