BNPB : Pembangunan Infrastruktur Harus Libatkan Pakar Bencana

Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letnan Jenderal Doni Monardo memberi Kuliah Umum di UGM, Kamis, 2 Mei 2019 (ist)

MARKNEWS.ID, Yogyakarta – Pembangunan infrastruktur dan kawasan permukiman harus mempertimbangkan risiko dan dampak kebencanaan yang  muncul. Sebab, jika  sudah terkena bencana, biaya yang dikeluarkan untuk tahap rekonstruksi dan rehabilitasi tidaklah sedikit.


Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letnan Jenderal Doni Monardo mengatakan pemerintah pusat dan daerah harus  mempertimbangkan risiko kebencanaan dan melibatkan tim pakar kebencanaan dalam menyusun rancangan pembangunan.

“Saatnya pembangunan selalu berorientasi pada kebencanaan dan menerima masukan dari pakar. Maka  peneliti harus banyak diberi ruang,” kata Doni Monardo saat menyampaikan kuliah umum di Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada, Kamis, 2 Mei 2019.

Dalam kuliah umum yang bertajuk “Kita Jaga Alam, Alam Jaga Kita”, Doni mengatakan selama empat bulan ia menjabat kepala BPNB ia menemukan banyak sektor kebencanaan yang harus dibenahi di tengah  perubahan fenomena bencana alam dan perubahan iklim. Bencana alam puting beliung dan banjir serta longsor termasuk tipe bencana yang paling banyak melanda wilayah Indonesia.

Pada awal 2019 ini, kejadian puting beliung naik signifikan. Ada 628 kejadian, lalu banjir 446 kejadian dan longsor 434 dan kebakaran hutan dan lahan ada 56.

“Kenapa ini terjadi, karena ada perubahan iklim dan intensitas hujan tinggi akhir akhir ini,” kata dia.

Menurutnya sudah saatnya para kepala daerah bersama aparatur negara memberikan perlindungan bagi masyarakat melalui mitigasi bencana untuk mengurangi risiko. Ia beranggapan pelayanan publik yang paling baik bukanlah soal pelayanan administrasi semata namun berusaha melindungi nyawa manusia dari dampak bencana.

Menurutnya, peristiwa bencana alam akan terjadi dan selalu berulang. Pelayanan publik terbesar adalah menyelamatkan ribuan nyawa manusia.

“Jangan sampai kita membiarkan banyaknya korban jatuh, peristiwa alam itu akan selalu berulang namun kapan waktunya, kita tidak ada yang tahu,” kata dia.

Deputi Bidang Geofisika BMKG (Badan Meteorologi,  Klimatologi dan Geofisika) Dr. Ir. Muhamad Sadly, M.Eng., mengatakan tantangan terbesar BMKG dalam memberikan sistem informasi peringatan dini bencana adalah inovasi teknologi untuk meningkatkan kemampuan sistem peringatan dini dalam deteksi bencana.

“Kita ingin melakukan lompatan inovasi agar jadi cepat, tepat, akurat, luas jangkauan, atraktif dan mudah dimengerti,” kata dia.

Ia menyebut fenomena anomali kegempaan di wilayah Indonesia semakin meningkat frekuensinya.  Sehingga perlu diminimalisir dampak risiko gempa bumi dan tsunami. Pada  2013 ada 4.234 frekuensi  gempa dan pada 2018 ada 11.920 frekuensi jumlah gempa. BMKG berencana memasang lebih banyak sistem peringatan dini tsunami dan sensor seismik gempa. Untuk alat monitoring sistem informasi gempa bumi dan tsunami dialokasikan dana  sekitar Rp1 triliun untuk masa tiga tahun.


FULL

Tinggalkan komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Harus diisi *

0 komentar