Atas Nama HAM, Sering Tunda Berkerluarga

Anggota Komite IV DPD RI Cholid Mahmud

MARKNEWS.ID, Yogyakarta –  Anggota MPR RI Cholid Mahmud menyatakan perlu memaknai secara benar dan bijak tentang HAM (hak asasi manusia). Karena ada juga yang memahami  atas nama HAM,  kemudian menunda untuk berkeluarga.

Dalam sosialisasi MPR yang dihadiri para pegiat parenting di Yogyakarta di Kantor DPD RI Perwakilan DIY, Minggu, 24 Maret 2019, ia menyatakan berbagai kelompok kepentingan beberapa tahun terakhir ini gencar memperjuangkan HAM. Namun, gerakan tersebut sering kali tidak sesuai dengan HAM yang sesuai dalam Pancasila terutama sila kedua, Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab.Secara ideologis, politis dan konseptual, sila kedua dari Pancasila agak diabaikan sebagai sila yang mengatur HAM.


“Karena konsep HAM dianggap berasal dari paham individualisme dan liberalisme yang secara ideologis tidak diterima,” kata Cholid dalam acara Sosialisasi MPR yang dihadiri seratusan pegiat parenting di Yogyakarta di Kantor DPD RI Perwakilan DIY, Minggu, 24 Maret 2019.

Saat ini, kata dia, masalah keberlangsungan keluarga menjadi penting dan strategis. Alasannya pada saat bersamaan, muncul upaya-upaya untuk menunda berkeluarga dan gerakan mendistorsi makna keluarga.

“Gerakan itu hanya terbatas sebagai tempat kepuasan seksual yang mulai diaruskan oleh berbagai kelompok kepentingan,” kata dia.

Anggota Komite IV DPD RI ini mengimbau masyarakat untuk mewaspadai gerakan tersebut. Gerakan menunda berkeluarga atau mendistorsi makna keluarga ini perlu diwaspadai  karena akan mengancam keberlangsungan manusia dan keluarga.


Ketua Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia (DDII) DIY ini menjelaskan, dalam bernegara yang berkaitan dengan HAM, sudah diatur dalam UUD 1945 dalam perubahan yang kedua mencantumkan beberapa pasal yang strategis dan mendasar. Ada beberapa pasal yang belum ada pada konstitusi sebelum amandemen.

“Pasal-pasal tersebut berkaitan dengan hak antara lain hak hidup setiap orang serta hak mempertahankan hidup dan kehidupannya, setiap orang berhak membentuk keluarga dan melangsungkan keturunannya,” dia.

Selanjutnya, setiap anak berhak atas kelangsungan hidup tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, setiap orang berhak mengembangkan diri  melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, serta setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya.

Menurut Cholid, pasal-pasal HAM di atas merujuk kepada sila kedua Pancasila  dalam kesatuan dengan sila-sila Pancasila lainnya. Masalah keberlangsungan keluarga menjadi penting dan strategis.

Berkaitan dengan pasal-pasal HAM tersebut, pemerintah juga memperkuat dengan pembentukan Komnas HAM. Pembentukan itu  berdasarkan Keputusan Presiden RI No.50 Tahun 1993 tanggal 7 Juni 1993.

“Ada keterkaitan yang erat antara penegakan HAM di satu pihak dan penegakan hukum di pihak lainnya,” kata senator DIY yang meraih 149.824 suara pada Pemilu 2014 itu.

FULL

Tinggalkan komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Harus diisi *

0 komentar