Anggota DPD: KTP Orang Asing dan WNI Seharusnya Beda

MARKNEWS.ID, Yogyakarta – Adanya Kartu Tanda Penduduk (KTP) Bagi Warga Negara Asing yang mirip yang dimiliki Warga Negara Indonesia (WNI) bisa membuat ketidaktelitian.  Bahkan orang asing bisa masuk dalam daftar pemilih tetap (DPT) pemilihan umum.  

Seharusnya,  menurut Anggota Dewan Perwakilan Daerah RI Cholid Mahmud, seharusnya KTP itu dibedakan, minimal warnanya. Karena saat ini KTP WNA dan WNI yang terlihat mirip, yang membedakan hanya kolom kewarganegaraan saja.

“Kalau bisa KTP-nya jangan mirip-mirip seperti sekarang. Semua negara juga begitu, ada pembeda identitas antara WNI dan WNA,” kata Cholid saat dialog dengan warga di Balai Desa Banguntapan, Bantul, Selasa malam, 12 Maret 2019.

Anggota Komite I DPD RI ini mengatakan, WNA masuk di DPT perlu menjadi perhatian serius. Ini menjadi momen untuk perbaikan tata kependudukan. Komisi I DPR maupun Komite I DPD perlu mengevaluasi dan berkolaborasi mengusulkan perubahan tanda identitas itu.

“Usulan bagus jika kartu identitas antara WNI dan WNA dibedakan,” kata dia.

Dia menyontohkan di Arab Saudi. Banyak warga negara Indonesia seperti dari Madura atau Banjar tinggal dan berdomisili di negara tersebut. Mereka punya kartu tanda penduduk tetap tinggal atau iqomah di sana tapi belum warga negara sana.

“Mereka punya iqomah, identitasnya,” imbuhnya.

Ia menyatakan, Iqomah dan KTP berbeda, baik bentuk, warna dan isinya. Oleh pemerintah Arab Saudi, pemilik iqomah diakui sebagai penduduk yang berdomisili di negara tersebut.

“Mereka punya tandanya dan hak-haknya. Semua orang tahu, oh ini penduduk tapi bukan warga negara,” kata dia.

Untuk itu, kata Cholid, di Indonesia perlu mengubah kartu identitas itu. Setidaknya kartu identitas yang berbeda, bisa meminimalisir kesalahan input data di DPT saat Pemilu. Jika tanda identitas berbeda mungkin temuan WNA masuk DPT tidak terjadi seperti belakangan ini.


“Aturannya jelas. Nggak boleh WNA ikut Pemilu. (WNA) harus dicoret (dari DPT) dan dirapikan. Masih ada waktu untuk itu,” ia menegaskan.


Cholid berpendapat, WNA masuk di DPT tidak serta merta  faktor kesengajaan atau politis meski hal itu hampir terjadi di seluruh daerah di Indonesia. Lebih bijak menganalisisnya dari kasus per kasus, bukan menggeneralisir.

“Bisa jadi karena kartu identitas WNI dan WNA sama sehingga muncul kesalahan input data. Kalau kesalahan ya dibenerin, dicoret dari DPT. Tapi kalau kejahatan politik, itu pelanggaran Pemilu,” kata dia.

Di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tercatat ada 10 WNA yang masuk di DPT untuk Pemilu 2019. Itu berdasarkan temuan Kementerian Dalam Negeri (2 WNA) dan Bawaslu DIY (8 WNA). Oleh KPU mereka sudah dicoret sebagai pemegang hak memilih pada Pemilu 2019.

Komisioner KPU DIY Divisi Perencanaan, Data dan Informasi Wawan Budianto mengatakan, petugas KPU sudah mendatangi rumah WNA yang masuk DPT dan mengkonfirmasikan keberadaannya.

“Benar terklarifikasi WNA masuk DPT, mereka sudah dicoret,” kata dia.

Tinggalkan komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Harus diisi *

0 komentar