Ada 9,5 Persen Percakapan Mengajak Golput di Media Sosial

Yogyakarta – Menjelang pemilihan umum (Pemilu) dan pemilihan presiden (pilpres) banyak percakapan di media sosial yang isinya mengajak golput (golongan putih)
Departemen Politik dan Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (Fisipol) Universitas Gadjah Mada (UGM) menyatakan  adanya potensi golput.

Dari data dan analisis yang dilakukan, ada 1 dari 10 percakapan di media sosial merupakan kampanye dan ajakan untuk golput.  


“Dari 2.840 percakapan, ditemukan 9,5 persen percakapan untuk mengkampanyekan golput. Atau 1 dari 10 percakapan untuk mengkampanyekan golput,” jelas dosen Fisipol UGM, Arya Budi saat merilis   peta potensi golput 2019, di digilib Café, Fisipol UGM, Senin, 25 Februari 2019.


Data itu  merupakan hasil penelitian l Laboratorium Big Data Analytics tentang isu golput menjelang pemilu 2019. Data ini diperoleh dari percakapan di media sosial (twitter) dan pemberitaan di sejumlah media online, dalam kurun waktu 27 januari sampai dengan 19 Februari 2019.


Menurut dia, pemetaan geografis isu golput masih terpusat di Pulau Jawa. Dari analisis data Twitter yang bekerjasama dengan Telkomsel, diketahui Jawa Barat tertinggi dengan 21,60 persen. Kebanyakan berada di Kota Bandung. Peringkat kedua ada di DKI Jakarta dengan 14,94 persen  yang didominasi dengan sebaran di Jakarta Pusat.

Sedangkan peringkat ketiga ada di Jawa Timur dengan 14,64 persen, mayoritas berada di Kota Malang.


“Yogyakarta itu sekitar 10 persen  lumayan besar,” kata dia.


Dalam penelitian, juga diketahui ada waktu-waktu tertentu yang menjadikan isu dan percakapan golput meningkat secara massif. Ini bisa dilihat dari peningkatan hingga 500 percakapan dibanding hari biasa yang hanya 50 percakapan saja.

Yaitu ketika ada akun besar yang memulai perbincangan. Ini kerap dimunculkan dari akun media nasional seperti yang terjadi pada 5 Februari. Ada pula peningkatan yang terjadi pada 18 Februari lalu, setelah ada momentum politik debat presiden.


“Ada akun khusus yang sengaja dibuat untuk mengkampanyekan golput atau mengajak tidak berpartisipasi dalam pemilu maupun pilpres,” kata dia.

Wakil Dekan Fisipol UGM, Wawan Mas’udi mengatakan potensi golput ini muncul karena ada perasaan tidak puas dari masyarakat. Baik kepada petahana maupun oposisi yang dianggap tidak bisa memberikan harapan baru. Sementara, para pemilih tidak memiliki alternatif calon yang bisa mengakomodir harapan mereka.


“Ini harus  disikapi, karena ada persepsi pemilu dan pemerintahan yang tidak legitimate,” ia menjelaskan.

Ia menyontohkan, penanganan kasus korupsi menjadi salah satu potensi penyumbang ketidakpuasan. Bahkan isu  adanya upaya menarik kembali TNI ke dalam penyelenggaraan pemerintahan menjadi dasar ketidakpuasan masyarakat.

Tinggalkan komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Harus diisi *

0 komentar