Warga Ngebet Cair, Lurah Masih Pusing

Anggota Komite IV DPD RI Cholid Mahmud

MARKNEWS.ID,  Yogyakarta – Dana Kelurahan akan dicairkan. Warga sudah ngebet dana ratusan juta itu segera cair. Namun, para lurah masih pusing dan bingung dalam pengelolaan dana itu.

Di Kota Yogyakarta ada 45 kelurahan yang akan dialirkan dana masing-masing Rp 352,9 juta. Satu kelurahan ada di Wates Kulon Progo juga dapat dana itu. Sebagian lurah masih ketakutan untuk rencana  penggunaan dana itu.

“Ada lurah yang sudah siap namun masih ada yang ketakutan, karena ini untuk pertama kali lurah menjadi Kuasa Pengguna Anggaran,” kata Ketua Asosiasi LPMK H Haryanto SE. ST, saat Diskusi Publik Peran Masyarakat dalam Optimalisasi Dana Kelurahan, di Kantor DPD RI DIY, Selasa, 19 Maret 2019.


Diskusi yang diinisiasi  oleh anggota Komite IV Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Cholid Mahmud dihadiri narasumber Kasubbid Pengendalian Program Daerah Bappeda Kota Yogyakarta, Zusri Kusuma Wardani SE, Ketua Asosiasi LPMK H Haryanto SE ST serta akademisi Prof Drs Purwo Santoso MA Ph D.

Namun, berbeda dengan perasaan yang dialami para lurah yang berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN), masyarakat justru mengharapkan dana tersebut segera turun. Masyarakat sudah menunggu Dana Kelurahan karena Musrenbang belum mengakomodir semua kegiatan.

“Minimal kegiatan masyarakat bisa terlaksana dengan Dana Kelurahan,” kata Haryanto.


Menurut dia, sesuai peraturan daerah, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kota (LPMK) berada pada posisi perencana. Dia berharap LPMK bisa ikut ambil bagian mengelola Dana Kelurahan supaya tidak ada kesan LPMK dan lurah jalan sendiri-sendiri.

Persoalannya sampai saat ini lurah maupun LPMK sama-sama bingung mengingat payung hukum berupa Peraturan Walikota (Perwal) Yogyakarta belum terbit. Perwal harus ada supaya aman dan semua enak melaksanakan program.

Zusri Kusuma Wardani menyampaikan Dana Kelurahan diatur dengan Permendagri Nomor 130 tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan. Sejumlah 45 kelurahan di Kota Yogyakarta total menerima Rp 15,882 miliar.

“Paling lambat akhir Maret 2019 Perwal Dana Kelurahan sudah disahkan, Pencairan Dana Kelurahan termin pertama paling lambat akhir Mei 2019,” kata dia.

Secara tegas Zusri mengatakan, BKAD sudah berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan dan dinyatakan tidak ada anggaran konsultasi maupun anggaran pendampingan. Sebagai gantinya anggaran itu diambilkan dari APBD.

“Di dalam Permendagri secara eksplisit tidak dibolehkan,” kata dia.

Sedangkan Prof Purwo Santoso mengatakan supaya tidak terjebak korupsi, dana tersebut harus digunakan secara bijak. Dia sepakat uang memang bukan segala-galanya tetapi sebagai sarana untuk berkhidmat. Untuk mendapatkan anggaran,  harus ada kesiapan menerima dan mengelola uang tersebut.

“Supaya Dana Kelurahan bermanfaat dan tidak terjadi kecurigaan maka harus dikawal dengan partisipasi masyarakat dan dijembatani dengan tata kewenangan,” kata dia.

Anggota Komite IV DPD RI Cholid Mahmud, salah satunya membidangi APBN, mengatakan pernah ada selentingan Dana Kelurahan ini apakah berhenti di tahun 2019 ataukah berkelanjutan. Sebab, Dana Kelurahan memang belum memiliki pos anggaran secara khusus di APBN. Namun, sudah seharusnya dana itu tidak berhenti hanya di tahun anggaran 2019.

“Bagusnya Dana Kelurahan berlanjut dengan dasar hukum yang lebih kuat,” kata dia.


FULL

Tinggalkan komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Harus diisi *

0 komentar