UMKM Harus Naik Kelas

UMKM Harus Naik Kelas

MARKNEWS.ID, Yogyakarta –  Para pelaku usaha mikro, kecil dan menengah terus didorong agar menjadi besar. Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah menggandeng para pelaku untuk menjaga kualitas berupa standardisasi dan sertifikasi. Produk usaha kecil dan menengah bisa bersaing di tingkat global.

Menurut Deputi Bidang Produksi dan Pemasaran Kementrian Koperasi dan UKM Victoria BR Simanungkalit, untuk bisa bersaing  untuk meningkatkan nilai produk, dibutuhkan kemauan keras dari para pengusaha kecil.

“Banyak produk kita berkualitas namun belum bisa standar pengerjaan secara global,” kata dia pada Forum Diskusi Standardisasi dan Sertifikasi menuju KUMKM Naik Kelas di Yogyakarta, Rabu, 24 Juli 2019.

Pemerintah juga  memfasilitasi upaya melakukan standardisasi dan sertifikasi. Ini dilakukan untuk melindungi produk UMKM dan menjamin mutu produk barang. Data dari Kemenkum HAM, dari 64 juta UMKM, baru 1,2 juta yang mengajukan pendaftaran di Kemenkum HAM.

Upaya mendorong ini mulai dari mikro menjadi kecil, kecil menjadi menengah dan yang menengah menjadi besar. Namun untuk naik kelas dibutuhkan biaya besar dan perubahan sistem produksi.

“Kita siap fasilitasi gratis. Tahun ini 2500 UKM kita fasilitasi untuk standardisasi dan sertifikasi ini,” kata  Victoria.

Dengan pendaftaran serta sertifikasi barang yang dihasilkan tidak akan dibajak. Namun demikian konsekuensinya adalah kuntinuitas produk yang dihasilkan.

“Pemilik merek harus bertanggung jawab. Kalau tidak bisa menjaga produk baik kualitas maupun kuantitas justru berakibat buruk,” kata dia.

Dengan fasilitasi gratis, harus diikuti kemauan pelaku UMKM untuk mengubah dapur produksi. Artinya sistem juga harus distandarkan dengan kemauan global.

“Kalau tidak mau ya tidak bisa naik kelas,” kata dia.

Ia berpesan pelaku UMKM tidak hanya mengejar ekspor saja. Melainkan juga bisa menguasai pasar dalam negeri yang potensinya cukup besar. Contohnya, saat ini air kelapa kaleng masih ada yang impor. Padahal sumber daya alam di Indonesia luar biasa banyaknya.

“Tinggal bagaimana kita mengubah standar produksi seperti global,” kata Victoria.

Ketua Badan Perwakilan daerah Asosiasi Eksportir Handycraft Indonesia (BPD Asephi)  Emirita  Pratiwi mengatakan  memang banyak kendala yang dihadapi oleh para pelaku UMKM. Hal ini berkaitan informasi selera dan juga kemampuan  menyediakan barang  sesuai permintaan.

“Memang ada kendala. Membentuk koperasi menjadi solusi ketika dibutuhkan barang dengan jumlah tertentu,” kata dia.


Selain itu standardisasi yang dibutuhkan berbeda beda.  Dibutuhkan Komunikasi dengan buyer asing. Karena masing-masing perusahaan asing atau grup buyer memiliki standar yang berbeda beda.

“Kuncinya komunikasi,” kata dia.

Emirita menyinggung pentingnya mendaftarkan produk untuk hak atas kekayaan intelektual (HAKI). Hal ini penting dilakukan untuk melindungi produk yang dimiliki.

“Supaya produknya tidak dibajak pihak lain,” kata dia.

FULL

Tinggalkan komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Harus diisi *

0 komentar