Dana Kelurahan untuk Kesejahteraan dan Pembangunan Infrastruktur

MARKNEWS.ID, Yogyakarta- Selain dana desa, tahun 2019 ini semua kelurahan di Daerah Istimewa Yogyakarta juga menerima alokasi dana kelurahan. Anggaran yang tidak sedikit ini diharapkan bisa tersosialisasikan dan menjadi stimulan anggaran untuk ciptakan lapangan kerja dan peningkatan pendapatan masyarakat.

Anggaran yang menjadi kebijakan Presiden Jokowi bersama DPR ini menjadi bentuk komitmen pemerintah untuk menjamin pembangunan baik di desa maupun kelurahan.


Ketua Komisi A DPRD DIY dari Fraksi PDI Perjuangan Eko Suwanto mengatakan, saat ini di Kota Yogyakarta, sebanyak 45  kelurahan mendapatkan kucuran dana kelurahan tersebut.

“45 kelurahan di Kota Yogyakarta akan mendapatkan dana dengan besaran anggaran masing masing Rp 352.941.000. Sedangkan di Kulonprogo ada satu kelurahan yang mendapatkan dana itu. Dengan anggaran ini kita harapkan dapat mendukung APBD yang ada untuk menciptakan lapangan kerja, peningkatan pendapatan masyarakat,” kata Eko Suwanto,  Ketua Komisi A DPRD DIY, Rabu, 13 Maret 2019.

Arahnya, kata dia  untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Sesuai Permendagri 130 tahun 2018 Dana Kelurahan untuk kesejahteraan masyarakat dan pembangunan infrastruktur.

Dalam acara Focus Group Discussion (FGD) Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan Dana Kelurahan dan Dana Desa 2019 di Gedung DPRD DIY, Rabu (13/3/2019), direkomendasikan kepada Pemda DIY koordinasikan Pemkot Yogyakarta dan Pemda Kulonprogo untuk melakukan percepatan pembahasan dan pelaksanaan dana kelurahan.


Menurutnya,  dana kelurahan harus disosialisasikan secara jelas, baik dan meluas j kepada warga masyarakat. Dengan demikian semangat pemerintah untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan bisa tercapai. Tidak hanya itu dengan semangat pemberdayaan yang dilakukan, semestinya program pembangunan di kelurahan juga bisa melibatkan warga kelurahan.

“Pengerjaan program dari dana kelurahan ini bisa dilakukan warga setempat. Ini sangat penting untuk memastikan dana kelurahan mengalir tetap di kelurahan setempat agar pertumbuhan ekonomi dapat ditingkatkan,” ucap Wakil Ketua DPD PDI Perjuangan DIY ini.

Dalam kesempatan tersebut Eko juga mengingatkan pentingnya dana kelurahan untuk menciptakan lapangan pekerjaan serta mengurangi kemiskinan. Untuk itu, pemda DIY dan  juga Pemerintah Kota Yogyakarta hendaknya berkoordinasi sehingga pelaksanaan program bisa sesuai dengan tujuan.

“Pemda DIY melalui Biro Tata Pemerintahan agar melakukan pembinaan terhadap lurah dan juga Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) tentang dana kelurahan baik dari aspek tata kelola keuangannya maupun dari aspek perencanaan program kegiatan yang akan disusun,” ulas Eko Suwanto.

Selain dana sejumlah 15.882.235 untuk 45 kelurahan se Kota Yogyakarta dan 352.941.000 untuk kelurahan Wates, pemerintah juga meluncurkan dana desa 98.359.905.000 untuk 75 desa di Bantul, 90.337.907.000 untuk 87 desa di Kulonprogo, 136.052.137.000 di 144 desa se Gunungkidul dan 99.035.176.000 untuk 86 Desa di Sleman.  

Pembangunan berbasis kelurahan dan desa juga harus melibatkan partisipasi masyarakat desa secara luas. Masyarakat harus dilibatkan dalam setiap tahapan mulai penyusunan hingga pengalokasiannya.

“Kita harap dalam melaksanakan dana kelurahan dan desa juga kedepankan aspek kehati-hatian dan pelaksanaannya sesuai peraturan yang ada untuk wujudkan kesejahteraan rakyat,” ujar Alumni MEP UGM ini.

Dalam kesempatan tersebut, Kepala Bagian Bina Kelurahan dan Kecamatan  Biro Tata Pemerintahan Pemda DIY  Wahyu Nugroho mengatakan dana kelurahan dan dana desa diharapkan bisa digunakan untuk pembangunan dan pemberdayaan.

Tinggalkan komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Harus diisi *

0 komentar