Mendikbud Keminter

 

 

Oleh Zuly Qodir, dosen UMY

 

Pemerintah baru saja mengeluarkan Peraturan Pemerintah No 57 tahun 2021 tentang standarisasi pendidikan nasional, yang ternyata menuai kritik keras dari masyarakat bahkan politisi. Pasalnya, pada PP 57 tersebut Pendidikan Pancasila dan Bahasa Indonesia tidak dinyatakan wajib untuk sekolah PAUD hingga SMA. Pendidikan Pancasila dan bahasa Indonesia hanya wajib bagi perguruan tinggi.

Kontan saja PP itu mendapat respons sangat keras dari berbagai pihak. Ormas Islam terbesar indonesia NU dan Muhammadiyah mengecam keras hilangnya Pendidikan Pancasila dan Bahasa Indonesia bagi PAUD hingga SMA. 

Kritik keras juga muncul dari wakil ketua MPR Ahmad Basarah, bahwa menghilangkan Pendidikan Pancasila dan Bahasa Indonesia merupakan kesalahan fatal yg tidak dapat ditolerir, apalagi jika hal tersebut suatu kesengajaan, bukan kekhilafan.

Badan Pembinaan Ideologi Pancasilapun angkat bicara bahwa menghilangkan pendidikan Pancasila dan bahasa Indonesia pada PP merupakan kesalahan fatal yang sangat merugikan bangsa ini. Padahal saat ini lembaga negara dan masyarakat sedang berharap dan gencar mensosialisasikan pentingnya pendidikan Pancasila di semua level pendidikan.

Pusat Studi Pancasila UGM, UPN, Universitas Pancasilapun bersuara keras atas lahirnya PP 57 yang tidak memuat pendidikan Pancasila dan Bahasa Indonesia sebagai kewajiban pendidikan.

Atas adanya protes dari berbagai pihak Kemendikbud melalui Nadiem Makarim, Mendikbud, kemudian melakukan klarifikasi serta meminta maaf atas keluarnya PP 57 tersebut. Nadiem mengatakan bahwa tidak ada maksud untuk menghapus pendidikan Pancasila dan Bahasa Indonesia, tetapi bahkan ingin memperjuangkan dan terus memperkuat dalam semua level pendidikan.

Pertanyaannya, mengapa dalam PP 57 tidak tercantum adanya pendidikan Pancasila dan Bahasa Indonesia sebagai mata pelajaran wajib di setiap jenjang pendidikan?

Apakah hal tersebut suatu kekhilafan dari Kemendikbud atau kesengajaan yang dilakukan pihak pemerintah, sehingga jika tidak ada protes maka akan dibiarkan dan berjalan? Apakah pemerintah dalam hal ini sedang membuat kebijakan yang memang ingin membuat gaduh warga negara dengan mengeluarkan kebijakan sensasional? 

Ingatlah ketika Kemendikbud mengeluarkan Peta Jalan Pendidikan Nasional 2021-2035 yang juga menuai protes keras karena tidak adanya pendidikan keagamaan dan spiritual? 

Oleh sebab itu agak aneh jika Kemendikbud dalam perjalanannya sering membuat kebijakan yang menuai kritik keras masyarakat yang menggeluti dunia keagamaan dan pendidikan. Hal ini dapat dikatakan bahwa Kemendikbud menjadi lembaga yang dipimpin oleh orang yang tidak paham dan kompeten dalam bidangnya. 

Pemimpin di Kemendikbud hanyalah orang yang tampak hebat dari luar tetapi bukan dalam bidang yang saat ini dia pimpin. Para pemimpin di Kemendikbud dapat dikatakan merupakan orang yang baru belajar mengurus keagamaan dan pendidikan Indonesia karena akan selalu bermasalah.

Bisa saja ia sedang belajar sehingga akan membuat kesalahan. Namun yang sangat bermasalah adalah lembaga pendidikan sedang dipimpin oleh orang yang tidak bersedia belajar kepada orang lain, orang yang keminter, orang yang menganggap orang lain tidak paham apa pun, orang yang menganggap pendidikan sebenarnya tidak perlu apalagi agama dan Pancasila.

Oleh sebab itu, jika pemimpin lembaga pendidikan atau Kemendikbud dipimpin orang dengan sifat? sifat tidak bersedia belajar dari kesalahan, tidak bersedia mendengar kritik, suka membuat sensasi, tidak menghargai pendapat orang lain, dan beranggapan pendidikan tidak penting adanya nilai nilai kebangsaan dan keagamaan maka tunggulah kerusakan fatal pendidikan kita.

Oleh karena itu, jika presiden terus hendak mempertahankan pemimpin di Kemendikbud maka akan menjadi batu sandungan sangat serius. Presiden akan dianggap melindungi dan tidak berani bersikap tegas terhadap bawahan yang telah membuat kesalahan fatal dan mempermalukan posisi presiden di hadapan masyarakat Indonesia, baik dalam dunia  pendidikan, ormas keagamaan maupun politisi. 

Inilah saatnya presiden menunjukkan sikap tugasnya terhadap bawahan yang suka bertindak sembrono, tidak teliti dan membuat sensasi pada publik. Kita tunggu sikap tegas presiden atas menteri yang sangat sering membuat kegaduhan dalam kabinetnya.

 

Yogyakarta, 21 April 2021

Tinggalkan komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Harus diisi *

0 komentar