Korban Lebih Banyak, Kecelakaan Lalu Lintas Darat Tak Seheboh Angkutan Udara


MARKNEWS.ID, Yogyakarta – Kecelakaan lalu lintas darat per tahun menelan korban hingga  mencapai 20 ribu. Banyaknya korban ini karena undang-undang lalu lintas diabaikan.

Menurut Sekretaris Jenderal Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Achmad Izzul Waro, kecelakaan lalu lintas darat justru tidak seheboh pemberitaan kecelakaan pesawat terbang yang korbannya jauh lebih sedikit.  Kecelakaan yang mengakibatkan 20 ribu celaka itu, 80 persennya melibatkan sepeda motor.

“Penyebab utamanya karena standar keselamatan di jalan raya belum sebaik di transportasi udara, laut dan perkeretaapian,” kata Achmad dalam uji sahih dalam penyusunan RUU (rencana undang-undang) tentang perubahan atas Undang-Undang 22/2009 di Kantor DPD RI Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta, Jalan Kusumanegara Yogyakarta, Senin 8 Juli 2019.

Indonesia telah memiliki Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ). Namun,  keselamatan lalu lintas di jalan raya masih diabaikan.

Dia menambahkan, kecelakaan lalu lintas di jalan raya sebagai hal yang biasa. Padahal  menyangkut banyak nyawa orang.

“Kalau yang kecelakaan pesawat, blow up di media massa besar-besaran. Kecelakaan di jalan raya juga  perlu mendapat perhatian semua pihak,” ujar Direktur PT Transportasi Jakarta ini.

Selama ini, kata dia, juga tidak ada leading sector pengampu urusan lalu lintas dan angkutan jalan. Padahal ada lima kementerian/lembaga pemerintah non kementerian yang menangani.

“Maka dalam revisi UU 22/2009 perlu memasukkan poin-poin penting dalam hal keselamatan di jalan raya,” kata dia.

Menurut Presidium MTI Muslih Zainal Asikin, infrastruktur jalan di Indonesia berkembang. Ada upaya penambahan pelayanan transportasi massal, pembangunan jalan raya, maupun jalan tol. Namun, faktanya hal itu belum mampu menjawab kebutuhan mobilitas masyarakat.

Beberapa revisi yang perlu dilakukan  terhadap UU 22/2019 antara lain  mengenai peraturan transportasi massal sebagai basis pelayanan umum. Karena menyangkut hajat hidup orang banyak.

Ia menuturkan saat ini pemakaian kendaraan pribadi sudah sangat berlebihan. Ini menyebabkan kemacetan hampir di seluruh kota besar dan sedang di Indonesia. Transportasi massal menjadi salah satu solusi untuk menghindari pemakaian kendaraan pribadi.

“Revisi perlu mengakomodir angkutan online. Saat ini sudah melibatkan masyarakat banyak, baik menggunakan roda empat maupun roda dua,” kata dia.

Ia mengatakan jasa perusahaan aplikasi sebagai bagian dari layanan pendukung angkutan online. Namun harus secara tegas disebutkan perusahaan aplikasi adalah bukan perusahaan angkutan.

Ketua Komite II DPD RI, Aji M Mirza Wardana mengakui angkutan online berkembang sangat pesat. Namun keberadaannya belum diatur dalam UU 22/2019.

“Makanya DPD RI melakukan revisi terhadap undang-undang ini,” kata dia.

Misalnya, omset besar yang didapat perusahaan angkutan online harus ada pajaknya.

“Dengan adanya pajak akan memberikan pemasukan bagi daerah,” kata Aji.

Tinggalkan komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Harus diisi *

0 komentar